Di kafe, sambil meneguk kopi, obrolan tentang janji kampanye sering berakhir dengan gelengan kepala atau tawa sinis. Janji-janji itu manis di mulut, tapi bagaimana mereka berkaitan dengan hak warga, reformasi hukum, dan siapa sebenarnya di balik mikrofon? Yuk kita ngobrol santai soal itu—tanpa jargon berat tetapi tetap ngena.
Apa sih sebenarnya “janji kampanye”?
Janji kampanye pada dasarnya adalah kontrak verbal antara kandidat dan pemilih: “Saya akan melakukan ini kalau terpilih.” Sederhana. Tapi realitanya kompleks. Ada janji yang bisa langsung diimplementasikan lewat kebijakan publik, ada juga yang butuh perubahan hukum, dan ada pula yang lebih berupa retorika untuk menarik simpati. Kadang satu janji memerlukan dukungan parlemen, anggaran, atau waktu bertahun-tahun. Jadi, sebelum kita tepuk tangan, tanyakan: apakah janji itu realistis? Apa hambatannya?
Hak warga: bukan sekadar kata indah
Hak-hak sipil dan politik—seperti hak memilih, hak atas informasi, dan hak atas perlindungan hukum—bukanlah dekorasi. Mereka adalah fondasi birokrasi dan tata negara. Ketika kandidat berbicara soal “memperkuat hak warga”, penting bagi kita untuk menyorot konkretasinya. Apakah mereka menjanjikan akses data publik? Perbaikan layanan hukum pro-bono? Atau penguatan mekanisme pengaduan publik yang benar-benar independen? Hak warga akan tetap kosong jika hanya jadi slogan tanpa mekanisme pelaksanaannya.
Reformasi hukum: serius atau sekadar jargon?
Reformasi hukum sering terdengar muluk di kampanye, tapi melakukan reformasi baik itu bukan pekerjaan satu malam. Ada proses penyusunan undang-undang, konsultasi publik, uji materi, dan implementasi di lapangan. Reformasi yang baik melibatkan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan tentu saja para pelaksana di institusi penegak hukum. Jangan gampang terpesona dengan kata “reformasi” saja—tanya detailnya. Misalnya, apakah ada rencana untuk memperkuat independensi pengadilan? Apa rencana mereka untuk memperbaiki akses keadilan bagi kelompok rentan? Itu baru mulai.
Profil kandidat: siapa yang harus kita pantau?
Mengecek profil kandidat itu ibarat memilih teman kerja; kita ingin yang kompeten, jujur, dan bisa diajak kompromi. Perhatikan beberapa hal: track record (apakah pernah memimpin proyek publik?), integritas (ada riwayat korupsi atau konflik kepentingan?), kemampuan teknis (mengerti seluk-beluk kebijakan publik dan hukum?), serta visi yang realistis. Satu trik praktis: bandingkan janji kampanye mereka dengan bukti nyata dari masa lalu. Kandidat yang konsisten biasanya menyenangkan, karena tindakan dan kata-katanya nyambung.
Kalau mau lihat contoh bagaimana seorang kandidat memaparkan visi dan program hukum secara terstruktur, tak ada salahnya menengok situs kampanye mereka, misalnya ryanforattorneygeneral, untuk melihat gaya komunikasi dan prioritas yang diusung. Namun ingat—situs kampanye itu alat komunikasi; baca juga sumber lain yang independen.
Bagaimana warga bisa ikut mengawal?
Kita nggak harus jadi aktivis full time untuk ikut mengawal. Mulai dari hal kecil: baca manifesto, tanya langsung saat debat publik, gunakan media sosial untuk menagih janji, atau ikut forum warga. Pengawasan publik ini penting supaya janji kampanye tak menguap begitu saja. Dan yang paling simpel: catat janji yang dianggap prioritas, lalu cek setiap enam bulan apakah ada kemajuan. Suara kita memang satu, tapi jika dipakai terus-menerus, ia berubah jadi tekanan sistemik.
Di ujung hari, janji kampanye, hak warga, dan reformasi hukum saling terkait. Kandidat bisa jadi yang paling lihai beretorika, tetapi tanpa komitmen terhadap hak warga dan rencana reformasi yang konkret, kata-kata itu tetap hampa. Kita, sebagai warga yang ngopi sambil mikir, punya peran besar: menuntut kejelasan, bukti, dan akuntabilitas. Santai di kafe boleh, tapi jangan santai soal masa depan bersama.