Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang ketika musim kampanye tiba: janji-janji panjang di mimbar, poster dengan kata-kata besar, tapi sedikit obrolan tentang bagaimana janji itu akan benar-benar terlaksana. Kita semua ingin pemimpin yang berpihak pada hak warga, yang berani melakukan reformasi hukum, dan yang punya kebijakan publik jelas. Tapi antara slogan dan realitas, ada celah yang sering diabaikan. Di sinilah kita perlu lebih kritis, lebih penasaran, dan—jangan malu—lebih cerewet menanyakan detail.
Mengapa hak warga sering jadi jargon kampanye?
Pernah dengar klaim “melindungi hak warga” dari dua atau tiga kandidat berbeda dalam satu hari? Saya juga. Kata-kata itu enak didengar. Mereka menyentuh hal yang dasar: kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Tapi ketika tidak disambung dengan kebijakan konkret, hak warga berubah menjadi kata kosong. Saya ingin tahu, misalnya, apa arti konkret perlindungan itu untuk warga miskin di pinggiran kota. Apakah ada anggaran untuk bantuan hukum? Bagaimana mekanisme pengaduan akan bekerja? Siapa yang akan diawasi jika aparat bertindak melanggar? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini sering tak muncul di percakapan umum, padahal penting.
Sebuah cerita dari forum warga: janji versus rencana
Beberapa bulan lalu saya menghadiri forum warga di balai RW. Kandidat datang, menjelaskan visi, lalu membagi selebaran. Dalam selebaran itu ada banyak poin bagus tentang reformasi hukum dan layanan publik. Saya mengangkat tangan dan bertanya tentang implementasi—apa langkah pertama, berapa lama, dan dari mana dananya. Jawabannya mengambang. Saya merasa kecewa. Lalu saya pulang, membuka laptop, dan mulai membaca sendiri platform kandidat lain. Salah satunya menjelaskan rencana peradilan yang lebih cepat dan akses bantuan hukum. Saya menemukan penjelasan lebih lengkap di situs kampanyenya, misalnya ryanforattorneygeneral, yang memperlihatkan bagaimana seorang kandidat bisa merinci langkah-langkah reformasi. Bukan berarti semua situs kampanye jujur, tapi ada perbedaan jelas ketika seorang kandidat menyusun rencana yang bisa diuji.
Reformasi hukum: apa yang realistis dan apa yang utopis?
Reformasi hukum bukan hanya soal mengganti undang-undang. Ia melibatkan budaya institusi, pelatihan aparat, anggaran, dan pengawasan independen. Kita sering berharap perubahan cepat. Tetapi hukum, seperti pohon tua, membutuhkan waktu tumbuh; akar harus kuat dulu. Realistis berarti membuat target bertahap: mulai dari transparansi proses pengambilan keputusan, memperluas akses bantuan hukum, hingga memperbaiki prosedur pemeriksaan bukti. Utopis adalah menghapus semua masalah hanya dengan satu undang-undang baru. Saya lebih suka kandidat yang memberi roadmap—langkah-langkah kecil yang konkret—daripada janji-janji revolusioner tanpa mekanisme pelaksanaan.
Membedah profil kandidat: apa yang harus kita cari?
Saya kini selalu melihat beberapa hal ketika menilai kandidat. Pertama, track record: apakah ia pernah bekerja pada isu serupa? Kedua, integritas: bagaimana riwayat transparansi dan akuntabilitasnya? Ketiga, kapabilitas: apakah ia punya tim yang memahami teknis kebijakan publik dan hukum? Keempat, jaringan: siapa yang mendukungnya, dan apakah dukungan itu menunjukkan komitmen jangka panjang atau sekadar kepentingan sesaat? Saya juga membaca rancangan kebijakan bila tersedia—apakah ada analisis biaya, sumber pendanaan, dan indikator keberhasilan? Itu tanda bahwa kandidat serius.
Dan jangan lupakan metode sederhana: tanyakan langsung. Datang ke debat, ikut diskusi, baca media independen, dan bertanya kepada tetangga. Pernah saya menemukan seorang calon yang kelihatan ramah di kampung tapi ternyata tidak pernah menghadiri rapat DPRD ketika menjabat sebelumnya. Fakta seperti itu penting.
Kebijakan publik, hak warga, dan reformasi hukum saling terkait. Kandidat bukan cuma wajah di poster. Mereka pembuat kebijakan yang akan memutuskan prioritas anggaran, menyusun aturan, dan menentukankan siapa yang terlindungi dan siapa yang tidak. Jadi, ketika memilih, mari kita lihat lebih dari sekadar janji manis. Lihatlah kualitas rencana, pengalaman, dan komitmen untuk akuntabilitas. Saya sendiri berjanji untuk lebih aktif menanyakan detail itu, dan saya harap Anda juga. Kita pantas mendapat pemimpin yang bukan hanya berjanji, tapi tahu bagaimana cara menunaikannya.